Keterbukaan Jakarta Baru Melalui Jejaring Sosial

Jokowi Basuki #1

Sejak jabatan Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta diduduki oleh Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, media-media di Indonesia terutama yang ada di Jakarta dan sekitarnya terus menerus memberitakan kegiatan kedua pria yang akrab disapa Jokowi dan Ahok ini. Dan dalam waktu kurang dari seminggu sudah terasa perubahan-perubahan yang masih berskala kecil dan cukup berdampak, salah satunya jejaring sosial.

Pemerintah provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta) mulai aktif dalam salah satu jejaring sosial video, yaitu YouTube dengan channel PemprovDKI.

Tetapi belum ada keterangan resmi pasti apakah channel ini memang resmi dari Pemprov DKI atau tidak, namun keterangan di channel tersebut disebutkan: “Official Video Kegiatan Gubernur dan Wagub Provinsi DKI Jakarta di siapkan oleh tim Sie Penyiapan Materi & Publikasi”.

Apa isi channel dari Pemprov DKI di YouTube ini?

Video pertama pada channel ini di-upload adalah pada tanggal 5 Oktober 2012, dimana pada saat itu pemerintahan DKI Jakarta masih diduduki oleh Gubernur dan Wakil Gubernur sebelumnya, dan pada masa itu mereka hanya meng-upload video saja.

Tetapi sejak pemerintahan berganti, dalam waktu 4 hari, channel Pemprov DKI sudah meng-upload 15 video. Luar biasa! Sampai berita ini diturunkan, channel tersebut sudah memiliki lebih dari 1000 subscriber dan mendekati 200.000 video views.

Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Mengapa mereka melakukan hal tersebut?

Rasanya jawaban yang paling tepat adalah keterbukaan atas informasi dan controlling kerja.

Saat ini jejaring sosial yang ada sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan dalam mempromosikan produk, memberikan informasi, menggaet konsumen, mempertahankan konsumen, memberikan pelayanan kepada konsumen, dan lain-lain.

Saya rasa, hal-hal ini lah yang sedang coba dibangun dalam pemerintahan DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur baru ini.

Keterbukaan atas informasi apa saja yang terjadi di dalam kegiatan sehari-hari para pegawai negeri. Selama ini pegawai negeri di Indonesia memang terkesan masih kurang profesional dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan swasta dan pegawai negeri-pegawai negeri di negara lain.

Controlling kerja dilakukan oleh masyarakat yang menonton video-video ini, sehingga pemerintah provinsi sebagai pelayan masyarakat benar-benar bisa mengetahui mana yang benar dan salah, serta mendapatkan masukan-masukan secara langsung dan tidak langsung dari masyarakat.

Bagaimana hasilnya? Mari kita tunggu beberapa waktu ke depan.

fold-left fold-right
About the author
Ricky Haryadi - Ia adalah co-founder Techrity dan co-initiator StartupBinus. Sebagai mahasiswa Information System ia sangat menyukai IT, musik, dan sepakbola. Kenali Ricky lebih lanjut melalui Twitter, blog pribadi, atau email.